18 Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah . A. sumber daya alam yang melimpah. B. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. D. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. Jawaban: C. sikap mental dan partisipasi seluruh warga

- Simak pengertian demokrasi, lengkap dengan unsur, prinsip dan jenis-jenisnya. Pada saat ini, demokrasi tumbuh dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Para tokoh politik meyakini bahwa adanya demokrasi dapat mewujudukan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya demokrasi, diharapapkan penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lalu, apa itu demokrasi? Baca juga Amandemen UUD 1945 Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya Baca juga Macam-macam Norma, Lengkap dengan Pengertian, Contoh dan Sanksinya Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII yang disusun oleh MS. Faridy, berikut pengertian, unsur-unsur, prinsip, dan jenis-jenis demokrasi Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos berarti kekuasaan. Kesimpulannya, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal, dari rakyat. Unsur Demokrasi Demokrasi memiliki beberapa unsur sebagai berikut a. Sargent, Lyman Tower 1987 menyatakan unsur-unsur demokrasi antara lain - Keterlibartan rakyat dalam pengambilan keputusan politik
Berikutini yang bukan unsur-unsur iklan adalah? nama produk, alamat, harga, kondisi barang, dan no.telepon nama produk, berat produk, harga, komposisi, dan no.telepon nama produk, berat produk, referensi, dan produk, alamat, harga, kondisi barang, dan no.telepon Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: C. nama produk, berat produk, referensi, dan no.rumah. Dilansir dari - Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah lebih baik. Dalam proses tersebut rakyat berperan penting menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang dimiliki rakyat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Baca juga Demokrasi Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis Prinsip-prinsip demokrasi Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry Bertram Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory 1960, mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi tersebut Liputan6com, Jakarta Pengertian demokrasi menjadi dasar dalam sistem pemerintahan tersebut. Para ahli dan ilmuan memiliki definisi pengertian demokrasinya sendiri. Secara umum, pengertian demokrasi merujuk pada pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi terkait dengan pemberdayaan rakyat untuk menjalankan kontrol politik, membatasi kekuasaan kepala negara Pengertian Demokrasi – Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai Demokrasi berikut ini Dalam buku berjudul Komunikas Politik, Media & Demokrasi dari Henry Subiakto dijabarkan latar belakang, pendekatan, metode stutdi komunikasi politik, komunikasi politik dan kepemimpinan politik yang akan membentuk demokrasi itu sendiri. Namun, pengertian dari demokrasi itu sendiri apa sih? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli 1. Strong Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 2. Haris Soche Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. 3. Montesquieu Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. 4. Aristoteles Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. 5. John L Esposito Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 6. Affan Gaffa Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik. 7. Abraham Lincoln Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 8. Joseph A. Schemer Menurut Joseph A. Schemer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik. Dimana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat. 9. Aristoteles Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Sejarah Singkat Demokrasi di Dunia Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Throes of Democracy yang ditulis oleh Walter A. Mcdougall terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jika Grameds tertarik untuk membeli, klik “beli sekarang” yang ada di atas. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan bapak demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6-15 M di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi, ada banyak sistem dimana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan Raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen De Montfort di Inggris pada 1265. Namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Baca juga Sejarah Bendera Indonesia Ciri-Ciri Demokrasi kompasiana Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini 1. Memiliki Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara Seluruh Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. 3. Menerapkan Ciri Konstitusional Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. 4. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat Sistem Kepartaian Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. 5 Buku Yang Membuatmu Lebih Paham Tentang Politik dan Demokrasi 1. Throes of Democracy 2. Sejarah Hukum Indonesia 3. Komunikasi politik, media dan demokrasi 4. Buku Sistem Demokrasi Pancasila 5. Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi Tujuan Demokrasi Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya 1. Kebebasan Berpendapat Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. 4. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. 5. Mencegah Perselisihan Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Baca juga Pengertian Wawasan Nusantara Macam-Macam Demokrasi Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui 1. Demokrasi Parlementer Demokrasi Parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah Inggris atau pemimpin resmi India. 2. Demokrasi Langsung Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. 3. Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. 4. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Tanah Air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan fisafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. 5. Demokrasi Presidensial Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Pada buku yang berjudul Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi dari Sarah Nuraini Siregar ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia yang terjadi dari satu masa ke masa lainnya. 6. Demokrasi Liberal Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demkorasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Contoh-Contoh Sikap Demokrasi Supaya kamu lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka bisa melihat beberapa contoh sikap demokrasi yang ada di bawah ini. 1. Bersikap adil kepada semua orang 2. Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat 4. Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong Prinsip-Prinsip Demokrasi 1. Negara Berdasarkan Konstitusi Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. 2. Jaminan Perlindungan HAM Hak asasi manusia HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. 4. Pergantian Kekuasaan Berkala Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. 5. Peradilan Bebas dan Tak Memihak Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak berperkara. 6. Penegakan Hukum dan Persamaan Kedudukan Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap Warga Negara di Depan Hukum Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. 7. Jaminan Kebebasan Pers Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah masyarakat. Sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih. Sekian info mengenai demokrasi, semoga bermanfaat, Grameds! Buku-buku Tentang Demokrasi 1. Menakar Demokrasi Dalam Pandemi 2. Konsolidasi dan Demokrasi Ekonomi Baca juga artikel terkait dengan “Dimensi Pancasila” Apa itu demokrasi pancasila? Demokrasi pancasila adalah sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Apa itu demokrasi terpemimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang mana keseluruhan keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam? Sudut pandang dan pola pikir setiap orang berbeda beda Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi Apa Saja? 1. Demokrasi Parlementer 2. Demokrasi Langsung 3. Demokrasi Tidak Langsung 4. Demokrasi Pancasila 5. Demokrasi Presidensial Apa saja contoh demokrasi? 1. Bersikap adil kepada semua orang 2. Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat 4. Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Secaraumum ada 4 unsur pembentuk negara, yakni rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Hal ini menjadi unsur tiap negara yang terbentuk, termasuk juga unsur-unsur negara Indonesia. 1. Rakyat. Unsur negara yang pertama adalah rakyat. Pengertian rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan
Jakarta - Tahukah kamu jika Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia? Ya, pengertian demokrasi dapat dipahami secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni Demos dan mana Demos bermakna rakyat dan Kratos bermakna kekuasaan. Sehingga demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata kunci yang memang dapat diambil adalah 'sistem pemerintahan dengan basis rakyat', di mana menjadi ciri khas daripada sistem demokrasi dari sistem-sistem perang dunia ke-2, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak diterapkan oleh berbagai negara-negara di penjuru dunia - termasuk Indonesia. Sebab, demokrasi dinilai sebagai gagasan filosofis maupun praktis dalam bernegara yang mengutamakan prinsip persamaan pada hak dan kewajiban pada warga negara rakyat.Pengertian DemokrasiDemokrasi sebagai sebuah prinsip bernegara memiliki versi eksplanatif yang bervariasi dari para tokoh, sepertiA. Montesquieu, konsep demokrasi yang diejawantahkan oleh negara harus membagi menjadi tiga lembaga negara dengan fungsi yang berbeda namun berkesinambungan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatifB. Abraham Lincoln, konsep daripada demokrasi tetap mengerucut sistem pemerintahan yang diproses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatC. Aristoteles, prinsip utama dalam demokrasi adalah kebebasan. Karena, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat mengisi kekuasaan di dalam negaraD. Menurut International Commission of Jurist, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para keterwakilannyaPrinsip DemokrasiDemokrasi sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan dari suatu negara, harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental. Antara lain Pembagian kekuasaan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif Pemerintahan konstitusional Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya Pers yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Pengawasan terhadap administrasi negara Peradilan yang bebas dan tidak memihak Pemerintahan yang diskusi Pemilihan umum yang bebas Pemerintahan berdasarkan hukumJenis-jenis DemokrasiPengertian demokrasi dapat ditilik dari sisi output yang terletak pada konsep bernegara yang egaliter dan setara dari warga negaranya. Sehingga kebebasan ini menjadi titik sentral dalam demokrasi untuk menentukan suatu kebijakan konseptual, ada dua jenis demokrasi jika dilihat dari konteks cara aspirasi rakyat dan prinsip ideologi. Apa saja?1. Demokrasi Menurut Cara Aspirasi Rakyat Demokrasi langsung, berarti sistem demokrasi yang menawarkan sebuah kebebasan untuk warga negara mendapatkan kesempatan dalam menentukan arah kebijakan umum negara Demokrasi tidak langsung, artinya demokrasi dijalankan berdasarkan sistem keterwakilan2. Demokrasi Menurut Prinsip Ideologi Demokrasi Liberal, yaitu sistem yang menggambarkan realitas sosial di mana individu lebih difokuskan daripada kepentingan kolektif warga negara lain Demokrasi rakyat, yaitu sistem yang lebih menitik fokuskan pada kepentingan kolektif atau kepentingan umum daripada individu Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang telah dikonseptualisasikan dengan melarutkan unsur demokrasi dengan nilai-nilai dasar pancasilaCiri-ciri DemokrasiMenurut artikel berjudul Demokrasi Indonesia yang ditulis oleh I Putu Ari Astawa, ada tujuh ciri-ciri dari sistem demokrasi, yaitu Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat Ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya dan kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi Ciri kekuasaan adalah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan Ciri tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem Negara Demokrasi di DuniaFakta menarik, mengutip dari World Forum on Democracy bahwa dari 192 negara di dunia terdapat 120 negara yang menerapkan sistem demokrasi. Di antaranya yaitu Kanada Denmark Amerika Serikat Australia Belanda Indonesia Norwegia Islandia SwediaItu adalah pengertian demokrasi dan juga prinsip, jenis, hingga contoh negara-negara demokrasi di dunia. Selamat belajar! Simak Video "Anies Kini Orang Tak 'Commit' Demokrasi Lebih Berani Ungkap Pikirannya" [GambasVideo 20detik] nwy/nwy Unsur- Unsur Negara. Unsur - Unsur Negara - Syarat suatu negara memiliki 4 unsur, yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Jika diperhatikan, unsur negara juga menjadi syarat pembentukan sebuah negara. Di antara unsur - unsur negara yang secara singkat diuraikan dalam artikel ini adalah empat
Pengertian Unsur NegaraUnsur-unsur Negara1. Wilayah Daerah Kekuaasaan2. Rakyat atau Penduduk3. Pemerintah yang berdaulat4. Pengakuan dari Negara Lain Unsur deklaratifApa yang dimaksud dengan unsur konstitutif dan unsur deklaratif?1. Unsur Konstitutif2. Unsur Deklaratif Pengertian Unsur Negara Unsur-unsur negara adalah komponen dasar yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat. Secara umum, terdapat empat unsur utama negara yang diakui dalam hukum internasional dan merupakan karakteristik yang umum ditemukan dalam negara-negara di seluruh dunia. Empat unsur negara tersebut adalah Wilayah Rakyat/Penduduk Pemerintah yang berdaulat Pengakuan dari negara lain Keempat unsur ini saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk struktur negara yang berdaulat. Tanpa satu unsur pun, suatu entitas tidak dapat dikategorikan sebagai negara dalam konteks hukum internasional. Unsur-unsur ini juga menjadi dasar dalam mengakui negara-negara baru dan memperjelas hubungan antarnegara dalam masyarakat internasional. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi tiga syarat mutlak dibawah ini yang merupakan unsur-unsur unsur konstitutif suatu negara. 1. Wilayah Daerah Kekuaasaan Wilayah adalah komponen fisik yang mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang dikuasai oleh suatu negara. Wilayah ini menjadi batas-batas fisik tempat negara tersebut diberlakukan kedaulatannya. Wilayah negara juga dapat meliputi wilayah darat, pulau-pulau, dan zona maritim yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Wilayah adalah seluruh tempat baik berupa daratan, lautan, dan juga udara yang ada diatasnya yang memiliki batas-batas tertentu. Suatu negara batas-batas wilayahnya dapat ditentukan dengan cara Yang pertama adalah batas alam, batas wilayah suatu negara yang berupa alam adalah danau, gunung, sungai, selat, laut. Batas buatan, batas wilayah suatu negara yang berupa batas buatan adalah tembok/pagar, jalan raya. Sebagai contohnya adalah tembok cina. Batas astronomi, berbeda dengan batas alam dan batas buatan, batas astronomi ini berupa garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh batas astronomi negara kita “Indonesia” yaitu 6 derajat LU – 11 derajat LS dan 95 derajat – 141 derajat BT. Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasionel. 2. Rakyat atau Penduduk Unsur unsur terbentuknya suatu negara yang ke dua adalah rakyat atau penduduk. Penduduk merupakan elemen manusia yang menjadi bagian dari suatu negara. Penduduk negara terdiri dari warga negara dan individu lain yang tinggal secara resmi di wilayah negara tersebut. Kewarganegaraan adalah faktor yang menentukan hubungan hukum antara individu dengan negara, dan setiap negara memiliki aturan dan persyaratan tertentu dalam menentukan kewarganegaraan. Pengertian rakyat yang merupakan unsur unsur negara adalah kumpulan orang yang distukan oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama berada/mendiami di suatu wilayah tertentu. Sedangkan pengertian penduduk adalah semua orang yang berkedudukan, bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Orang yang berada dalam wilayah suatu negara hanya sementara tidak menetap maka disebut dengan bukan penduduk. Contoh orang yang bukan penduduk seperti wisatawan asing, tamu negara,. Penduduk terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Pengertian warga negara adalah penduduk yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Warga negara terdiri dari warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Berbeda dengan warga negara, kalau pengertian dari bukan warga negara adalah seseorang yang tidak memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut, disebut juga dengan warga negara asing WNA. 3. Pemerintah yang berdaulat Syarat mutlak terbentuknya suatu negara yang merupakan unsur negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan adalah lembaga atau sistem yang bertanggung jawab atas pengaturan, administrasi, dan penyelenggaraan urusan dalam suatu negara. Pemerintahan berperan dalam membuat keputusan politik, menerapkan undang-undang, menjaga ketertiban, memberikan layanan publik, dan melindungi kepentingan negara dan warganya. Sistem pemerintahan dapat beragam, seperti demokrasi, monarki, otoriter, atau campuran. Pemerintah yang berdaulat ini memiliki pengertian yaitu suatu pemerintah yang memiliki suatu kedaulatan/kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara-negara secara penuh, yang mana kedaulatan ini ada dua macam yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulan ke luar. Pengertian “pemerintah” dapat dibedakan menjadi dua macam Dalam arti luas pengertian pemerintah yaitu meliputi seluruh lembaga0lembaga negara dan kekuasaan yang ada yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sementara dalam arti yang sempit pengertian pemerintah adalah meliputi kekuasaan eksekutifnya saja, baik di tingkat daerah maupun pusat. Yang merupakan pemerintah daerah seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Sedangkan yang termasuk pemerintah pusat adalah Presiden, Wakil Presiden dan Para Mentri kabinet. Ketiga unsur-unsur negara diatas merupakan unsur yang mutlak harus ada pada suatu negara atau disebut dengan unsur konstitutif. Ada tambahan lagi satu unsur yang merupakan unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. 4. Pengakuan dari Negara Lain Unsur deklaratif Pengakuan dari negara lain ini diperlukan untuk menjamin berlangsungkan kerjasama internasional dengan negara lain, ada dua jenis pengakuan dari negara lain yang ada yaitu Pengakuan secara de facto, yang mempunyai arti pengakuan dari negara lain yang berdasarkan pada fakta berdirinya suatu negara telah memenuhi persyaratan. Pengakuan secara de yure, yang memiliki artik sebagai pengakuan secara yuridis formal berdasarkan hukum internasional. Pengakuan de facto biasanya merupakan awal dari pengakuan dari negara lain secara de yure. Sebagai contohnya Negara Inggris mengakui pemerintah Uni Soviet secara de facto dan de yure tidak bersamaan, secara de facto pada tanggal 16 Maret 1921 dan secara de yure baru tanggal 1 Februari 1924. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif dan unsur deklaratif? Unsur konstitutif dan unsur deklaratif adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum internasional untuk menggambarkan dua jenis elemen yang membentuk suatu norma atau perjanjian internasional. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya 1. Unsur Konstitutif Unsur konstitutif adalah elemen yang harus ada agar suatu norma atau perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum atau dapat dianggap sah. Unsur konstitutif ini harus dipenuhi agar suatu norma atau perjanjian dapat dianggap berlaku dan mengikat negara-negara yang terlibat. Biasanya, unsur konstitutif terkait dengan persyaratan formal, seperti persetujuan negara-negara yang bersangkutan atau jumlah suara yang diperlukan untuk mengesahkan perjanjian. Contohnya, dalam konteks perjanjian internasional, unsur konstitutif mungkin melibatkan persyaratan seperti penandatanganan resmi oleh negara-negara yang terlibat, pengesahan atau ratifikasi oleh badan legislatif negara-negara tersebut, atau persyaratan lain yang ditetapkan dalam hukum nasional atau internasional. 2. Unsur Deklaratif Unsur deklaratif merujuk pada pernyataan atau pengakuan yang dinyatakan dalam suatu norma atau perjanjian internasional sebagai prinsip atau tujuan yang diinginkan, tetapi tidak memerlukan pemenuhan persyaratan formal tertentu untuk keberlakuannya. Unsur deklaratif tidak memiliki dampak hukum yang langsung atau sifat mengikat yang sama dengan unsur konstitutif. Contohnya, dalam sebuah perjanjian internasional, dapat mencantumkan unsur deklaratif yang menegaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perlindungan lingkungan atau hak asasi manusia. Meskipun unsur deklaratif ini penting untuk menggambarkan niat negara-negara untuk berusaha mencapai tujuan tersebut, tidak ada persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk mengikatkan negara-negara secara hukum. Pemahaman tentang perbedaan antara unsur konstitutif dan unsur deklaratif membantu dalam mengklasifikasikan norma atau perjanjian internasional, serta memahami tingkat kekuatan hukum yang melekat pada masing-masing elemen tersebut. Baca juga Manfaat Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Pengertian Status Kewarganegaraan Apatride dan Bipatride Ilustrasi dan Contohnya Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Pengertian Bela Negara Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Contoh 7 Manfaat Perdagangan Internasional Bagi Negara
Unsurpokok negara ini disebut juga unsur konstitutif atau unsur pembentuk. Berikut ini penjelasan secara terperinci masing-masing unsur tersebut: 1. Rakyat Bukan warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu negara, tetapi tidak menjadi anggota dari negara tersebut. Jadi, unsur yang pertama adalah harus ada rakyat dulu
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sekarang ini jumlah negara yang diakui dunia ada 195. Negara yang diakui dunia ini memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dengan negara lain. Sebelum membahas mengenai unsur negara, pahami dulu pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian Negara Menurut Para Ahli 1. Roger H. Soltau Negara adalah alat atau wewenang untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. 2. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah 3. Harold J. Lasksi Negara dalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat 4. Miriam Buhardjo Negara adalah organisasi yang memiliki wilayah, dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan bisa menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan 5. M. Soenarko Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu, serta kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan 6. Hugo De Groot Grotius Negara adalah ikan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat 7. Aristoteles Negara merupakan perpaduan beberapa keluarga yang mencakupi desa, hingga pada akhirnya bisa berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama Unsur Unsur Negara Indonesia 1. Rakyat Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. 2. Wilayah UUD Negara RI tahun 1945, pasal 25A menjelaskan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari penjelasan diatas, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pasal diatas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan laut. 3. Pemerintah yang Berdaulat Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Dalam UUD RI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. 4. Pengakuan dari Negara Lain Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Mengutip dari pengakuan negara lain dibagi menjadi 2 yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Tugas Negara Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang bekerja sama dan hidup untuk menggapai tujuan bersama. Dapat dikatakan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengutip dari menurut Roger H. Soltau menjelaskan bahwa tujuan negara memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Selain fungsi, negara memiliki tujuan yang jelas antara lain Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain. Integrasi dan organisir kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya suatu tujuan. Tujuan ini dari masyarakat, sehingga negara bisa memberi asosiasi dan mengarahkan pada tujuan nasional.
Wawasannusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera.. Berikut ini adalah beberapa pengertian wawasan nusantara berdasarkan dokumen kenegaraan kita serta pendapat para ahli. ilustrasi oleh Ciri-ciri negara demokrasi adalah 1 Adanya kebebasan dan kemerdekaan individu, 2 Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, 3 Kebebasan pers dan media dan selengkapnya dalam artikel ini. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Banyak negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya yaitu Indonesia. Demokrasi ini mempunyai unsur-unsur dan ciri ciri yang utama. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Demokrasi ini melibatkan rakyat dalam setiap aspek bernegara dan pemerintahan. Rakyat berperan penting dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Selain itu, setiap warga negara telah dijamin haknya dalam kesamaan tanpa membeda-bedakan. Tujuan demokrasi yaitu untuk memberi kebebasan dalam berpendapat, menciptakan keamanan bersama serta mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Kekuasaan pemerintah juga akan terbatas sehingga tidak menimbulkan pemerintahan yang otoriter atau sewenang-wenangnya sendiri. Ada 7 ciri yang terdapat pada suatu negara dengan sistem demokrasi. Berikut penjelasan ciri-ciri negara demokrasi lebih jelasnya. 1. Adanya Kebebasan dan Kemerdekaan Individu2. Adanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia3. Kebebasan Pers dan Media4. Adanya Kebebasan Untuk Mengenyam Bangku Pendidikan5. Terdapat Pemerintahan Yang Nyata di Tangan Rakyat6. Adanya Mayoritas Suara Terbanyak Yang Akan Menjadi Keputusan7. Adanya Kebebasan Untuk Berorganisasi dan Berkoloni 1. Adanya Kebebasan dan Kemerdekaan Individu Setiap warga negara memiliki kemerdekaan dan kebebasan individu. Artinya tiap warga negara bebas dan tidak terikat serta berhak melakukan apa saja selama sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Tiap warga juga memiliki hak dan kewajiban termasuk hak mengemukakan pendapat. 2. Adanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi yaitu mempunyai jaminan terhadap Hak Asasi Manusia HAM. Setiap warga negara yang menganut sistem demokrasi akan mendapat hak maupun kewajiban yang setara sebagai warga negara. Dengan begitu, tidak akan terjadi diskriminasi antara warga negara. Berikut beberapa jaminan yang diberikan oleh negara terkait urusan Hak Asasi Manusia HAM di antaranya yaitu Hak mengembangkan hukum, memperoleh pekerjaan, ha katas pemerintahan dan hak untuk mendapatkan status untuk melakukan komunikasi serta memperoleh untuk beragama menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan tiap untuk memperoleh perlindungan pribadi maupun atas adanya kesejahteraan lahir dan adanya identitas untuk dapat bebas dari tindakan atas masyarakat yang bersifat guna pemenuhan atau tidak bisa dikurangi hak asasi manusia dalam suatu keadaan apapun. 3. Kebebasan Pers dan Media Ciri-ciri negara demokrasi selanjutnya yaitu adanya kebebasan pers dan media. Dalam hal ini pers media mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan aturan yang sudah diterapkan. Meski demikian, pers tidak boleh menyebarluaskan informasi yang bersifat sara, tidak bertuan bahkan informasi hoax sekalipun. Pers harus menyebarluaskan informasi yang objektif dan berdasarkan fakta. Ciri demokrasi ini merupakan faktor penting untuk membedakan negara demokrasi dengan negara yang menganut sistem pemerintahan lainnya. Pers dan media memiliki kebebasan untuk menyampaikan berita selama masih berada dalam norma dan aturan hukum yang berlaku. 4. Adanya Kebebasan Untuk Mengenyam Bangku Pendidikan Ciri demokrasi ini artinya setiap warga negara bebas untuk merasakan pendidikan setinggi mungkin tanpa adanya batasan. Setiap individu pun diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu bahkan sampai ke luar negeri. 5. Terdapat Pemerintahan Yang Nyata di Tangan Rakyat Ciri-ciri negara demokrasi berikutnya yaitu pemerintahan yang nyata sesungguhnya berada di tangan rakyat. Demokrasi sering diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Suatu negara demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Artinya pemerintahan juga harus memperetimbangkan aspirasi rakyat dalam membuat suatu kebijakan. Ada juga lembaga DPR dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat di parlemen. 6. Adanya Mayoritas Suara Terbanyak Yang Akan Menjadi Keputusan Pada negara yang menganut sistem demokrasi, mayoritas suara terbanyak tentu saja akan menjadi keputusan. Seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia tahun ini. Jokowi berhasil terpilih kembali dengan suara terbanyak sebagai presiden Indonesia bersama KH. Ma’ruf Amin sebagai wakilnya. 7. Adanya Kebebasan Untuk Berorganisasi dan Berkoloni Ciri-ciri berikutnya yaitu adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni. Seperti halnya dalam turut serta untuk terjun ke dunia politik. Setiap warga negara punya hak menjadi kader dari partai politik. Informasi terkait negara demokrasi tersebut, sekiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kalian yang khususnya sedang mempelajari terkait demokrasi. Nah itulah informasi pemerintahan mengenai ciri negara demokrasi lengkap beserta penjelasannya. Sebagai warga negara mari senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan cara menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik. Berikutini yang bukan merupakan unsur-unsur negara adalah a. Rakyat d.pengakuan negara lain e.pemerintah yang berdaulat - 17172866 putribrigidape83ku putribrigidape83ku Unsur-unsur negara – Negara adalah sebuah wilayah yang dihuni rakyat dan pemerintahan dan mendapat pengakuan. Ada banyak nama-nama negara di dunia. Meski begitu ada unsur pembentuk negara yang harus dipenuhi hingga sebuah wilayah dikategorikan sebagai sebuah negara. Jika diartikan secara luas, pengertian negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan serta mendapat pengakuan dari negara lain. Terdapat 4 tujuan dan fungsi negara secara umum, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Saat ini ada banyak jenis negara yang ada di dunia, terbagi dalam beberapa benua dan wilayah. Beberapa nama negara di dunia seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Arab Saudi, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Spanyol, Mesir dan Indonesia tentu sudah tidak asing dan dikenal luas di seluruh dunia. Terdapat dua jenis unsur-unsur negara menurut para ahli, yakni unsur negara mutlak atau konstitutif serta unsur negara pendukung atau deklaratif. Yang meliputi unsur negara konstitutif adalah rakyat, wilayah dan pemerintah. Sementara yang termasuk unsur negara deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur terbentuknya negara dijelaskan dan telah tercantum dalam Konvensi Montevideo yang mulai berlaku pada 26 Desember 1934. Konvensi ini didaftarkan dalam Serial Traktat Liga Bangsa-Bangsa pada 8 Januari 1936. Secara umum ada 4 unsur pembentuk negara, yakni rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Hal ini menjadi unsur tiap negara yang terbentuk, termasuk juga unsur-unsur negara Indonesia. 1. Rakyat Unsur negara yang pertama adalah rakyat. Pengertian rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan pada negara tersebut. Rakyat lah yang mendirikan negara dan kemudian tinggal di dalamnya. Tanpa ada rakyat maka tidak ada negara. Secara umum, ada dua jenis rakyat dalam suatu negara yakni Penduduk, yakni semua orang yang tinggal dan menetap di suatu negara, bisa dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Bukan penduduk, yakni orang asing yang tinggal sementara di suatu negara, misalnya turis yang sedang berlibur. 2. Wilayah Sebuah negara tentu juga harus memiliki wilayah atau daerah kekuasaan. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat dan penyelenggara pemerintahan. Sebuah negara tidak mungkin berdiri jika tidak memiliki wilayah. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan dan udara. Terdapat batas negara antar satu negara dengan negara lain, di antaranya bisa meliputi Batas alamiah, misalnya seperti gunung atau sungai. Batas buatan, misalnya seperti pos penjagaan atau gerbang. Batas secara geografis, yakni batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Batas perjanjian, yakni batas yang dibuat dari konvensi atau kesepakatan. 3. Pemerintah yang Berdaulat Unsur-unsur berdirinya negara berikutnya adalah adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang dimaksud yaitu sebuah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah meliputi kedaulatan ke dalam intern dan ke luar ekstern. Kedaulatan ke dalam intern, yakni kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar ekstern, yakni kekuasaan untuk bekerja sama ataupun berhubungan dengan negara lain. 4. Pengakuan dari Negara Lain Unsur-unsur negara terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Hal ini diperlukan dalam tata hubungan internasional. Namun hal ini termasuk unsur deklaratif, artinya tanpa pengakuan, asalkan sudah terpenuhi 3 unsur lain rakyat, wilayah, pemerintah, maka sudah sah menjadi suatu negara. Secara umum pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto, yakni pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitusif. Pengakuan de jure, yakni pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Nah demikian referensi 4 unsur-unsur negara dan penjelasannya lengkap. Ada 2 jenis unsur-unsur terbentuknya negara yakni unsur mutlak atau konstitutif meliputi rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, serta unsur pendukung atau deklaratif yakni pengakuan dari negara lain.

PrinsipPrinsip Demokrasi. Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan penjelasannya secara detail dan lengkap. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah negara yang berdasarakan peraturan konstitusi. Yang dimaksud konstitusi adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum

Oleh Adam Setiawan — NEGARA hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dijelaskan makna negara hukum Rechtstaat atau Rule of Law dan demokrasi dan mengapa kedua konsepsi memiliki koneksitas di dalam perkembangannya. Apa yang dimaksud dengan “Negara Hukum” dalam bukunya Didi Nazmi Yunas diuraikan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam hal ini segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. A. Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dkk, menjelaskan, arti rechtstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan a state based on law atau a state governed by law. Secara sederhana dapat dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Terkait negara hukum menurut Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum yang berdaulat, karena negara pada umumnya dan negara Indonesia khususnya merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintah harus berdasar atas hukum the rule of law. Pengertian mengenai negara hukum juga dikemukan oleh Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Soediman Kartohadiprodjo berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mengartikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Adapun pengertian-pengertian yang telah disebutkan para ahli di atas dapat diambil intinya yaitu menitik beratkan pada urgensi negara untuk menegakkan hukum. Dalam konteks ini menegakkan hukum baik dalam lalu lintas perorangan maupun tindak tanduk pemerintah terhadap warga negaranya yang harus berlandaskan hukum demi mewujudkan keadilan. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Paradigma negara hukum telah lahir sejak zaman Yunani kuno dimana Plato memiliki gagasan bahwa negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat. Gagasan tersebut lahir karena di zaman Yunani Kuno, tatkala Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh seseorang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pada intinya gagasan negara hukum yang dimaknai oleh Plato bahwa negara haruslah berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Perkembangan gagasan tentang negara hukum makin menemukan ciri-cirinya pada abad ke-19 di Eropa daratan Kontinental yang menganut tradisi Civil Law ditandai dengan diterimanya gagasan rechtstaat di Jerman dan Etat de droit di Perancis serta rule of law di negara-negara Anglo Saxon khususnya Inggris yang menganut Common Law. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum rechtstaat adalah sebagai berikut 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo Saxon, muncul pula konsep negara hukum rule of law dari Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut 1. Supermasi aturan-aturan hukum supremacy of the law; tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang absence of arbitrary power dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum equality before the law. Dalil ini berlaku sebagai untuk orang biasa maupun untuk pejabat;3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Seiring berjalannya waktu konsepsi negara hukum tersebut bergeser dimana negara pada abad ke 20, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara hukum modern mulai dikembangkan. Konsep negara hukum formil ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara hukum materiil. Konsep negara ini muncul atas reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam nachwakerstaat. Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “The least goverment is the best goverment”, dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat staatsbemoeienis. Dengan demikian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Dalam “konsepsi demokrasi” memiliki asumsi bahwa rakyat ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai karakter implementasi dari demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa terminologi mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet,demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Dengan kata lain demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kehendak rakyat yang memilihnya dan mengawasinya. Secara simbolis sering digambarkan bahwa pemerintah bekerja hanya untuk rakyat daulat rakyat sebagaimana ucapan Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat from the people,of the people, for the people. Maksud “dari rakyat” adalah mereka yang sebagai penyelenggara negara atau pemerintah harus terdiri dari seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Maksud “untuk rakyat” adalah apapun yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan haruslah berdasarkan mencerminkan kehendak masyarakat. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “oleh rakyat” adalah bahwa penyelenggara negara dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat tersebut. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa Negara Hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahaan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang berjalan secara simultan, bahkan dapat dikatakan saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan. Selaras dengan hal tersebut Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Hampir semua negara-negara modern saat ini mengidamkan konsepsi negara hukum dan demokrasi untuk dapat diimplementasikan secara bersamaan dengan tujuan mempertahankan stabiltas suatu penyelenggaraan suatu pemerintahan guna mencapai tujuan. Namun pada tataran praktik berbagai kendala hadir secara lintas sektoral bahkan ironisnya dapat dikatakan hanya sebuah wacana. Berdasarkan historis konsep negara hukum dan demokrasi mempunyai nilai yang sama yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menerapkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Maka dari itu dapat ditarik inti dari hal tersebut bahwa koneksitas yang terbangun antara Negara Hukum dan Demokrasi terjadi manakala suatu negara ingin menegakan prinsip-prinsip demokrasi seyogyanya berlandaskan hukum atau sebaliknya manakala negara melalui penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan ingin mengambil keputusan membuat peraturan atau kebijakan seyogyanya mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian gabungan dua konsepsi ini merupakan suatu keniscayaan pada era modern ini, dengan tujuan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan abuse of power, tindakan sewenang-wenang willikeur dan mengedepankan rasa keadilan kesetaraan Gender. * *Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Baca Juga Ketidakadilan Hukum bagi Masyarakat Miskin Dibaca 51,697
7msjEj.
  • hiaey98cdr.pages.dev/156
  • hiaey98cdr.pages.dev/443
  • hiaey98cdr.pages.dev/31
  • hiaey98cdr.pages.dev/685
  • hiaey98cdr.pages.dev/72
  • hiaey98cdr.pages.dev/238
  • hiaey98cdr.pages.dev/405
  • hiaey98cdr.pages.dev/595
  • hiaey98cdr.pages.dev/345
  • hiaey98cdr.pages.dev/404
  • hiaey98cdr.pages.dev/671
  • hiaey98cdr.pages.dev/94
  • hiaey98cdr.pages.dev/418
  • hiaey98cdr.pages.dev/383
  • hiaey98cdr.pages.dev/131

    • berikut ini yang bukan unsur unsur negara demokrasi adalah adanya